Zonaaktual.id, Boalemo – Pemerintah Kabupaten Boalemo kembali bersiap menghadapi tahapan krusial dalam proses pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran berjalan.
Sebanyak 10 personel tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan hadir memulai koordinasi lapangan dan disambut langsung Wakil Bupati Boalemo, Lahmudin Hambali, di ruang kerjanya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian awal proses pemeriksaan terinci atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum penilaian resmi diberikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lahmudin menjelaskan bahwa kehadiran tim pemeriksa bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penting membuktikan integritas pengelolaan APBD.
“Bagi kami, setiap pemeriksaan BPK adalah ruang evaluasi sekaligus pembuktian bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Boalemo tetap menargetkan capaian tertinggi berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
“Mempertahankan WTP itu jauh lebih sulit daripada meraihnya karena standar pemeriksaan setiap tahun semakin ketat,” tegas Lahmudin.
Menurutnya, tantangan tersebut justru menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban anggaran.
“Standar yang semakin ketat menjadi pengingat agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan benar,” katanya.
Ia memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah diminta kooperatif dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Koordinasi lapangan ini mencakup pemeriksaan laporan keuangan di lingkup pemerintah daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
Langkah tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Boalemo dalam mendukung fungsi pengawasan BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lahmudin menambahkan bahwa transparansi pengelolaan anggaran menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Keuangan daerah harus dikelola sesuai koridor hukum agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
