Zonaaktual.id, Boalemo – Suasana rapat pembahasan APBD Perubahan di DPRD Boalemo mendadak menghangat.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boalemo menyoroti pengelolaan anggaran media yang selama ini ditangani Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Isu ketidakmerataan dalam distribusi dana pers menjadi sorotan utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota dewan menilai, pembagian anggaran selama ini belum sepenuhnya adil sehingga menimbulkan kecemburuan antar media.
Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, tampil tegas dalam forum.
Ia menyatakan bahwa dana publik, termasuk anggaran media, harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan insan pers.
“Teman-teman pers harus kita hidupkan supaya bisa memberikan pemberitaan yang baik. Kalau ada kritik, tidak perlu kita marah. Yang penting jelas, dan ke depan harus diatur supaya tidak ada kecemburuan,” ujar Eka Putra.
Menurutnya, alokasi dana untuk media tidak boleh dimonopoli atau hanya dinikmati sebagian pihak.
Pers, kata dia, adalah pilar demokrasi yang harus didukung agar mampu bekerja profesional.
Eka Putra juga meminta agar anggaran media yang selama ini melekat di DPRD tidak lagi dialihkan ke Kominfo.
Ia bahkan mengusulkan agar insan pers diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan dana tersebut.
“Kalau perlu, biarkan mereka yang mengaturnya dan Kominfo hanya sebagai pengontrol saja,” tegasnya.
Pernyataan keras tersebut menjadi perhatian serius para anggota dewan lain.
Mereka menilai, usulan ini sejalan dengan upaya memperbaiki iklim pers di Boalemo.
Dukungan juga datang dari Ketua Fraksi Demokrat DPRD Boalemo, Hardi Syam Mopangga.
Ia menggarisbawahi pentingnya pemerataan bagi seluruh media yang terdaftar di daerah.
“Kalau ada 31 media, maka semuanya harus terakomodasi. Jangan sampai ada yang tidak kebagian. Itu tidak adil,” tegas Hardi di hadapan forum.
Menurutnya, pemerataan bukan hanya sekadar pembagian anggaran, melainkan bentuk penghargaan atas kerja keras insan pers yang setiap hari menyajikan informasi bagi masyarakat.
Seluruh anggota Banggar DPRD Boalemo akhirnya sepakat bahwa pembagian dana media ke depan harus dilakukan secara lebih transparan, adil, dan merata.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi titik balik pengelolaan dana publik agar pers di Boalemo bisa lebih produktif dan sehat.
Selain itu, DPRD Boalemo menegaskan bahwa media adalah mitra strategis pemerintah daerah.
Peran pers sangat penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan sekaligus penyalur aspirasi masyarakat.
Dengan pengaturan yang lebih adil, DPRD optimis insan pers di Boalemo mampu menghasilkan karya jurnalistik yang kritis, mendidik, dan membangun.
Inilah yang akan memperkuat demokrasi lokal di Kabupaten Boalemo.
