Zonaaktual.id Gorontalo – Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Gorontalo akhirnya buka suara menanggapi pernyataan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, yang menyinggung soal alokasi anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD 2025.
Pernyataan Umar sempat menimbulkan tafsir berbeda di kalangan publik, seolah-olah KORMI tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris KORMI Provinsi Gorontalo, Muhammad Rijal Syukri, menegaskan bahwa keberadaan organisasi yang dipimpinnya memiliki legitimasi yang kuat secara hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“KORMI berdiri di atas pondasi hukum yang berjenjang, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, peraturan turunannya di tingkat kementerian, hingga Pergub Gorontalo Nomor 13 Tahun 2025. Jadi legalitas KORMI tidak bisa diganggu gugat,” tegas Rijal.
Rijal menjelaskan, KORMI memiliki kedudukan sejajar dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Bedanya hanya soal ranah pembinaan.
KONI berfokus pada olahraga prestasi, sementara KORMI lebih pada olahraga masyarakat atau olahraga rekreasi.
“Jangan salah kaprah, KORMI ini resmi, legal, dan sama kedudukannya dengan KONI. Bedanya, kami lebih banyak menyentuh langsung masyarakat melalui olahraga rekreasi,” ujarnya.
Menurutnya, keunggulan KORMI ada pada kemampuannya menjangkau semua lapisan masyarakat.
Jenis olahraga yang digerakkan sederhana, murah, mudah diikuti, namun tetap memberikan manfaat besar bagi kesehatan.
Program-program KORMI juga bersifat inklusif. Tidak hanya menyasar kalangan muda atau dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak hingga lansia agar tetap aktif bergerak.
“Olahraga masyarakat ini kontribusinya besar, mulai dari menjaga kesehatan publik, menguatkan komunitas, sampai mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif,” jelasnya.
Rijal bahkan mencontohkan capaian KORMI Gorontalo pada ajang Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII tahun 2025.
Pada ajang tersebut, kontingen Gorontalo berhasil meraih 18 medali.
“Prestasi ini bukti nyata kontribusi KORMI. Jadi sangat keliru kalau ada yang bilang kami tidak jelas dasar hukumnya,” tegasnya lagi.
Menyangkut polemik anggaran, Rijal memastikan bahwa dukungan dana pemerintah terhadap KORMI bukanlah pelanggaran, melainkan bentuk investasi untuk masyarakat.
Ia menerangkan, anggaran tersebut digunakan untuk pembinaan pegiat olahraga masyarakat, persiapan dan partisipasi event nasional, hingga penguatan basis data olahraga di daerah.
“Kalau anggaran KORMI dihapus, itu justru langkah mundur. Pembinaan akan terhenti dan dampaknya besar, bukan hanya ke prestasi, tapi juga kesehatan masyarakat. Apalagi usulan ini diajukan resmi lewat TAPD,” kata Rijal.
Ia pun mengingatkan agar setiap pernyataan publik soal lembaga atau organisasi mesti berbasis data dan pengetahuan yang benar.
Jangan sampai menyesatkan dan mematahkan semangat para pegiat olahraga yang sudah bekerja keras mengharumkan nama daerah.
“Kalau tidak tahu soal KORMI, jangan asal mengeluarkan statement. Itu bisa melemahkan semangat pegiat olahraga yang sudah berjuang membawa nama Gorontalo,” pungkasnya.
Dengan klarifikasi ini, KORMI Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi membangun sumber daya manusia, meningkatkan kesehatan masyarakat, mengukir prestasi, sekaligus mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui olahraga masyarakat.
