Zonaaktual.id, Boalemo – Pemerintah Kabupaten Boalemo mendorong percepatan sertifikasi tanah sarana ibadah dan tempat pemakaman sebagai upaya memberikan kepastian hukum serta perlindungan aset masyarakat untuk masa mendatang.
Hal tersebut dibahas dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah.
Program ini menjadi perhatian untuk memastikan tanah yang digunakan bagi kepentingan keagamaan dan sosial masyarakat memiliki legalitas yang jelas.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Boalemo, Ir. Roswita Novia Is Manto, M.Si., menjelaskan bahwa sertifikasi tanah perlu menjadi perhatian, khususnya bagi seluruh sarana ibadah seperti masjid, gereja, dan pura.
“Program ini penting agar seluruh sarana ibadah, baik masjid, gereja, maupun pura, sudah memiliki sertipikat. Begitu juga dengan tanah pekuburan, sehingga ke depan ada dokumen resmi yang menjadi pegangan dan memberikan kepastian hukum,” jelas Roswita.
Menurutnya, sertifikasi tanah pekuburan juga memiliki urgensi tersendiri karena berpotensi menimbulkan persoalan apabila status kepemilikannya tidak memiliki kejelasan secara administrasi maupun hukum.
“Kenapa tanah pekuburan juga wajib memiliki sertipikat? Karena sewaktu-waktu bisa saja muncul persoalan, termasuk gugatan dari ahli waris. Jangan sampai tanah yang sudah digunakan masyarakat untuk kepentingan umum justru menjadi objek sengketa di kemudian hari,” ungkapnya.
Roswita menegaskan, melalui program pemerintah tersebut, seluruh sarana ibadah dan tanah pekuburan diharapkan dapat memiliki sertifikat sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
“Karena itu, melalui program pemerintah ini, seluruh sarana ibadah dan tanah pekuburan diharapkan dapat memiliki sertifikat sesuai persyaratan yang berlaku. Ini menjadi pegangan hukum untuk melindungi keberadaan fasilitas tersebut di masa mendatang,” tambahnya.
Pembahasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi pertanahan dalam mendorong proses sertifikasi tanah fasilitas keagamaan dan pemakaman.
Dengan adanya kepastian sertipikat, pemerintah berharap tanah yang selama ini dimanfaatkan masyarakat dapat terlindungi secara hukum, sekaligus mencegah potensi konflik kepemilikan yang dapat muncul pada masa mendatang.








