Zonaaktual.id, Boalemo – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo menargetkan peningkatan perolehan kursi legislatif pada kontestasi politik mendatang, mulai dari DPRD Kabupaten Boalemo, DPRD Provinsi Gorontalo, hingga DPR RI.
Target tersebut disampaikan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Boalemo, Ikram Ahmad, dalam kegiatan orientasi politik, pengukuhan pengurus DPC, dan pelantikan DPAC PKB se-Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Tapadaa Beach, Kabupaten Boalemo, Minggu (8/11/2026).
Ikram mengatakan, penguatan organisasi dan konsolidasi kader hingga tingkat kecamatan dan desa menjadi bagian penting dalam mempersiapkan PKB menghadapi agenda politik ke depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Target PKB ke depan adalah menambah perolehan kursi legislatif, baik di DPRD Kabupaten Boalemo, DPRD Provinsi Gorontalo, maupun DPR RI. Ini menjadi salah satu fokus perjuangan partai yang harus dipersiapkan sejak sekarang,” ungkap Ikram.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja bersama seluruh jajaran pengurus dan kader. Soliditas internal serta penguatan struktur organisasi menjadi modal penting untuk membangun kekuatan partai hingga ke tingkat akar rumput.
Ia menegaskan bahwa seluruh pengurus memiliki tanggung jawab untuk memperluas jangkauan partai, membangun kedekatan dengan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap PKB.
“Penambahan kursi tentu membutuhkan kerja keras dan kebersamaan seluruh kader. Karena itu, konsolidasi organisasi harus terus diperkuat agar seluruh struktur dapat bergerak dan menjalankan tugasnya masing-masing,” tambahnya.
Ikram juga menilai, pengukuhan dan pelantikan kepengurusan menjadi momentum untuk menyatukan langkah serta memperkuat komitmen seluruh kader dalam menghadapi dinamika politik mendatang.
Menurutnya, keberadaan pengurus di setiap tingkatan harus diikuti dengan kerja nyata, terutama dalam menyerap aspirasi dan memahami berbagai kebutuhan masyarakat.
Dengan penguatan organisasi dan kerja kolektif seluruh kader, PKB Kabupaten Boalemo berharap dapat meningkatkan keterwakilan partai di lembaga legislatif, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.
