Zonaaktual.id, Boalemo – Pemerintah Kabupaten Boalemo terus melakukan koordinasi lintas sektor guna mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan yang berkaitan dengan rencana pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah.
Upaya tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Boalemo, Drs. H. Rum Pagau, melalui kunjungan koordinasi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo, Jumat (2/10/2026).
Pertemuan itu membahas percepatan pengalihan status sertifikasi lahan eks transmigrasi seluas 1.800 hektare.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kunjungan tersebut, Rum Pagau didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Sherman Moridu, MM., serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Boalemo, Supandra Nur, ST.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Boalemo diterima langsung oleh Kepala BPN Provinsi Gorontalo, Muhammad Naim, S.SIT.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah pemerintah daerah dan BPN dalam menyelesaikan persoalan legalitas lahan yang diproyeksikan mendukung pengembangan PSN.
Pembahasan difokuskan pada kepastian hukum atas lahan eks transmigrasi agar rencana pembangunan strategis di Kabupaten Boalemo tidak terkendala persoalan administrasi maupun status kepemilikan tanah.
Percepatan legalisasi lahan seluas 1.800 hektare tersebut menjadi salah satu agenda utama.
Pemerintah daerah bersama BPN mendorong proses inventarisasi, pengalihan hak hingga penerbitan sertifikat agar berjalan secara terkoordinasi, transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala BPN Provinsi Gorontalo, Muhammad Naim, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan seluruh lahan yang berkaitan dengan pengembangan PSN memiliki kejelasan status hukum.
“Koordinasi lintas sektor ini sangat penting untuk memastikan seluruh persoalan lahan pendukung PSN memiliki legalitas hukum yang jelas dan tidak menimbulkan kendala di kemudian hari,” ungkap Muhammad Naim.
Kepastian legalitas lahan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang direncanakan pemerintah, sekaligus mengurangi potensi persoalan pertanahan di masa mendatang.
Selain mendukung agenda pembangunan, penataan lahan eks transmigrasi juga diharapkan membuka peluang masuknya investasi serta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di Kabupaten Boalemo.
Melalui koordinasi bersama BPN Provinsi Gorontalo, Pemkab Boalemo berharap proses penataan dan legalisasi lahan eks transmigrasi seluas 1.800 hektare dapat segera ditindaklanjuti sehingga kepastian hukum dan rencana pengembangan PSN di daerah dapat berjalan sesuai ketentuan.
