Zonaaktual.id, Boalemo – Nama R.D., mantan anggota DPRD Kabupaten Boalemo periode 2019 hingga 2024, kembali mencuat ke permukaan.
Namun kali ini bukan karena aktivitas politiknya, melainkan karena dugaan keterlibatannya dalam aktivitas tambang ilegal.
R.D., yang dikenal sebagai salah satu politisi senior di Boalemo, kini disebut telah beralih haluan ke sektor pertambangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sayangnya, aktivitas tersebut diduga dilakukan tanpa izin resmi di wilayah Sambati, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.
Isu ini mulai terkuak ketika beredar bukti percakapan via WhatsApp, di mana R.D. dikonfirmasi langsung terkait alat berat yang sedang beroperasi di area tersebut.
Dalam percakapan tersebut, R.D. tidak membantah penggunaan alat berat jenis excavator yang diduga miliknya.
Ia bahkan menjelaskan bahwa jumlah alat berat yang beroperasi di lokasi tersebut jauh lebih banyak.
“Ada 12 alat yang kerja di Dulupi, bukan cuma 2. Kalau saya punya ada, kenapa?” ucap R.D. dalam tangkapan layar pesan yang diperoleh wartawan.
Dari hasil penelusuran, alat berat jenis excavator itu diduga merupakan hasil pinjaman yang digunakan R.D. untuk operasional di lokasi tambang yang belum memiliki legalitas.
Tak hanya mengakui keterlibatannya, R.D. juga menyebut sejumlah nama lain yang diduga terlibat dalam aktivitas serupa di kawasan Sambati.
Hal ini memperkuat dugaan bahwa praktik pertambangan tanpa izin telah meluas di wilayah tersebut.
“Begitu banyak alat di Sambati hanya saya yang ditanyakan?. Di Pohuwato ada ratusan alat di sana juga,” bebernya.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar jaringan dan skala aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi di Boalemo dan sekitarnya.
Keterlibatan mantan wakil rakyat seperti R.D. tentu menambah dimensi baru dalam persoalan tambang ilegal.
Jabatan yang pernah ia sandang di lembaga legislatif membuat sorotan terhadap kasus ini menjadi semakin tajam.
Transisi dari politisi ke pengusaha tambang ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai motivasi dan legalitas aktivitasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi atau tindakan resmi dari aparat penegak hukum terkait dugaan tambang ilegal yang menyeret nama mantan legislator tersebut.
Belum diketahui pula apakah pihak-pihak lain yang disebutkan R.D. akan memberikan klarifikasi terkait keterlibatan mereka dalam aktivitas tambang di Sambati.
Kasus ini menjadi sorotan penting di tengah maraknya praktik pertambangan yang diduga tidak mengantongi izin resmi.
Status R.D. sebagai eks anggota DPRD tentu menambah tekanan terhadap perlunya penegakan hukum secara menyeluruh.(*)
