Zonaaktual.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi babak baru dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana di Indonesia.
Regulasi yang telah dinantikan selama 18 tahun itu diharapkan memperkuat langkah negara dalam mengejar kekayaan yang berasal dari kejahatan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak menghapus maupun meringankan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, termasuk ancaman pidana mati.
Dalam laporan akhir pembahasan di hadapan Rapat Paripurna, Habiburokhman menyebut ketentuan tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian dari ruang lingkup pengaturan undang-undang.
“Dalam UU Perampasan Aset ini tetap menghormati HAM dan proporsionalitas. Untuk ruang lingkup diperluas ke kejahatan finansial dan teknologi informasi, dengan tetap mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pernyataan itu sebelumnya juga disampaikan saat rapat kerja pembukaan pembahasan Panja bersama pemerintah pada 5 November 2026.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa perampasan kekayaan hasil kejahatan berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum terhadap pelakunya.
UU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama.
Pilar pertama mengatur asas dan ruang lingkup, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, serta perluasan cakupan tindak pidana.
Pilar kedua mengatur prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based.
Mekanisme tersebut disertai pembagian kewenangan dan persyaratan izin pengadilan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Pilar ketiga menitikberatkan tata kelola dan transparansi pengelolaan aset sitaan maupun rampasan, mulai dari penyimpanan, pemeliharaan hingga pelelangan melalui badan pengelola profesional dengan dukungan sistem informasi aset digital.
Sementara pilar keempat berorientasi pada restorasi berkeadilan, yakni pengembalian aset untuk memulihkan kerugian negara dan korban tindak pidana, termasuk korban penipuan investasi maupun kejahatan siber.
Regulasi ini juga mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Dengan disahkannya undang-undang tersebut, DPR berharap negara memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana.
Di sisi lain, proses pemidanaan terhadap pelaku tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.








