Zonaaktual.id, Manado – Pemerintah Kabupaten Boalemo bersama BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo menandatangani nota kesepakatan dan rencana kerja kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) yang didaftarkan pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas tahun 2027.
Penandatanganan tersebut berlangsung di Swiss-Belhotel Maleosan, Manado, Selasa (17/11/2026), dan dilakukan langsung Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Tri Mayudin.
Kegiatan itu turut disaksikan Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Kesehatan Sutriyani Lumula, M.Kes., Kepala Dinas Sosial dan PMD Syarifuddin Lamusu, SE., MM., serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Steve Dj. Ahaliki, S.STP.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Tri Mayudin, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo atas komitmen dan dukungan dalam penyelenggaraan program JKN. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan akses pelayanan kesehatan.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Boalemo memiliki target tingkat keaktifan peserta JKN sebesar 98 persen. Target tersebut dinilai mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Tri Mayudin juga memaparkan bahwa hingga November 2026, tingkat keaktifan peserta JKN di Kabupaten Boalemo telah mencapai 93,19 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan Oktober 2026 yang masih berada pada posisi 89,3 persen.
“Artinya, terdapat peningkatan sebesar 3,89 poin persentase dalam kurun waktu satu bulan. Capaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari semakin banyaknya masyarakat Boalemo yang memiliki perlindungan kesehatan aktif,” ungkap Tri.
Sementara itu, Bupati Boalemo Rum Pagau menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran agar seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh jaminan kesehatan pada 2027.
Ia menyebutkan, terdapat 34.212 jiwa peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Boalemo yang membutuhkan dukungan pembiayaan dengan total anggaran sekitar Rp15,8 miliar. Namun, anggaran yang baru diklaim pada tahun berjalan masih sekitar Rp7 miliar, sehingga terdapat kekurangan kurang lebih Rp8,8 miliar.
“Ini yang harus kita cari dan dioptimalkan seluruh anggarannya untuk tahun 2027. Kita harus mengusahakan supaya semuanya bisa mendapatkan jaminan kesehatan,” tegas Rum Pagau.
Selain pembiayaan kepesertaan JKN, Bupati juga menyoroti kebutuhan anggaran jaminan kesehatan bagi tenaga kerja. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini baru menyediakan anggaran sekitar Rp3 miliar, sementara kebutuhan keseluruhan diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Rum Pagau menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut berkaitan erat dengan keberlangsungan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Karena itu, diperlukan perencanaan dan pengalokasian anggaran yang lebih optimal agar masyarakat maupun tenaga kerja mendapatkan perlindungan sesuai kebutuhan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan harapan kepada BPJS Kesehatan agar tidak membatasi pelayanan medis yang dibutuhkan masyarakat, khususnya tindakan operasi yang memerlukan penanganan khusus, seperti operasi mata.
“Saya juga berharap kepada BPJS jangan membatasi kalau ada permintaan dari rumah sakit, seperti operasi mata. Saya melihat banyak masyarakat yang melakukan operasi mata di luar rumah sakit, tetapi hanya diberikan jatah sekian,” ujar Rum Pagau.
Melalui penandatanganan kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Boalemo berharap sinergi dengan BPJS Kesehatan semakin kuat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, meningkatkan keaktifan peserta, serta memperluas akses pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan UHC Prioritas tahun 2027.








