Zonaaktual.id, Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo akhirnya resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani permasalahan perkebunan kelapa sawit yang selama ini menjadi sorotan.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai konflik agraria, terutama terkait tumpang tindih lahan masyarakat yang telah bersertifikat hak milik dengan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sawit.
Keputusan ini merupakan kelanjutan dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada 9 Desember 2024 oleh Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, dibahas dugaan masuknya lahan bersertifikat hak milik masyarakat ke dalam kawasan HGU yang dikelola oleh PT. Agro Palma Katulistiwa.
Ketua Komisi I DPRD Gorontalo, Fadli Poha, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah strategis guna menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh.
Meski demikian, proses pembentukan Pansus sempat mengalami penundaan. Pada 11 Maret 2025, anggota Komisi I DPRD, Umar Karim, menyampaikan kekecewaannya karena usulan pembentukan Pansus yang telah diajukan sejak Januari belum terealisasi.
Menurutnya, permasalahan ini harus segera diselesaikan agar hak masyarakat atas tanah tetap terlindungi.
Wakil Ketua DPRD Gorontalo, Ridwan Monoarfa, yang ditemui setelah rapat pembentukan Pansus, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan konflik ini dengan cepat dan transparan.
“Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan oleh karena itu Pansus ini akan bekerja dengan serius. Tidak ada yang kami tutupi, kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kejelasan status lahan, baik yang diklaim oleh masyarakat maupun yang masuk dalam HGU perusahaan,” ujar Ridwan.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta perwakilan masyarakat dan perusahaan sawit untuk mencari solusi terbaik.
“Kami ingin masalah ini selesai dengan cara yang adil. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan, baik masyarakat maupun investasi di daerah ini. Prinsipnya, keadilan harus ditegakkan,” tambahnya.
Dengan terbentuknya Pansus ini, diharapkan penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan secara transparan dan adil, sehingga masyarakat yang terdampak tidak lagi dirugikan.
DPRD Gorontalo berkomitmen untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi serta mendorong perusahaan sawit agar beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. (*)
