Zonaaktual.id, Gorontalo — Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dengan melantik dan mengukuhkan sebanyak 223 pejabat administrator dan pejabat pengawas.
Pelantikan, pengambilan sumpah dan pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator serta pejabat pengawas tersebut berlangsung di Gedung Kasmat Lahay, Limboto, Senin (21/9/2026).
Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengatakan, pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelantikan pejabat eselon II sekaligus penyesuaian terhadap perubahan SOTK di lingkungan Pemkab Gorontalo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini sebagai tindak lanjut daripada pelantikan eselon II kemarin, dilaksanakan penyesuaian SOTK. Ada 200 lebih eselon III dan IV yang telah dilantik hari ini,” kata Sofyan.
Menurutnya, sebagian besar pejabat yang dilantik merupakan pejabat lama sehingga proses penyesuaian diharapkan tidak terlalu sulit.
“Sebagian besar itu masih wajah lama, jadi tidak terlalu besar perombakannya. Ada yang bergabung, ada yang tidak. Apalagi OPD yang bergabung itu yang banyak penyesuaian, yang dari tiga jadi satu, yang dari dua jadi satu,” ujarnya.
Sofyan menegaskan, para pejabat yang baru dilantik akan langsung menjalankan tugas sesuai posisi masing-masing.
Pemkab Gorontalo juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat dan efektivitas SOTK baru tersebut.
“Setelah hari ini kita akan ada evaluasi terhadap SOTK yang baru ini, apakah ada peningkatan kinerja atau tidak. Kalau tidak ada peningkatan kinerja, mungkin ada salah tempat. Nah, itu kita evaluasi lagi,” jelasnya.
Evaluasi tersebut akan dilakukan secara rutin dalam rentang satu hingga tiga bulan.
Hasil evaluasi akan menjadi dasar pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian penempatan apabila diperlukan.
“Per tiga bulan kita evaluasi, sehingga praktis Januari 2027 itu sudah mesin baru,” katanya.
Terkait sejumlah pejabat eselon II yang tidak lagi menempati jabatan struktural setelah penataan organisasi, Sofyan mengatakan mereka akan diarahkan ke jabatan fungsional.
“Ada ruang, ada 12 ruang fungsional yang kami siapkan. Tinggal mereka memilih fungsional di bagian mana. Untuk sementara mereka di bawah Sekda,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kondisi serupa juga terjadi pada pejabat administrator dan pengawas yang kehilangan posisi struktural akibat penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Sofyan, kondisi tersebut bukan merupakan bentuk pencopotan atau penunjukan terhadap pejabat tertentu, melainkan konsekuensi dari restrukturisasi organisasi.
“Jadi tidak ada nunjuk-nunjuk. Ini hanya kehilangan kotak, akibat daripada restrukturisasi organisasi,” tegasnya.
Ia mencontohkan, ketika tiga OPD digabung menjadi satu, jumlah jabatan struktural yang tersedia otomatis berkurang.
Akibatnya, sejumlah pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan tertentu harus disesuaikan kembali penempatannya.
Selain penataan akibat perubahan SOTK, Sofyan juga menyebut pemerintah daerah akan melakukan promosi jabatan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pejabat yang memasuki masa pensiun.
“Ada juga beberapa pejabat yang akan pensiun. Nah, bagi yang pensiun, itu namanya promosi. Promosi kita mengikuti regulasi promosi jabatan,” pungkasnya.
(Penulis : Nurholis Muhamad)
(Editor : Moh. Nawir)
