Zonaaktual.id, Boalemo – Penguatan kelembagaan pengawasan pemilu kembali menjadi sorotan di Kabupaten Boalemo.
Bawaslu Boalemo menggelar kegiatan bertajuk Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan yang dilaksanakan di Cabana Resort, Kecamatan Botumoito, Jumat (29/8/2025).
Acara ini dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Boalemo, Nurul Anwar, bersama jajaran penting lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadirannya menandai eratnya komitmen lintas lembaga dalam memastikan proses demokrasi di Boalemo berjalan sesuai aturan, tanpa intervensi dan tanpa penyimpangan.
Bawaslu menilai penguatan kelembagaan adalah sebuah kebutuhan mendesak, apalagi jelang tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2029 yang sudah mulai dipersiapkan sejak dini.
Lembaga pengawas dituntut semakin siap menghadapi dinamika politik yang tidak jarang memunculkan konflik kepentingan.
Dalam sambutannya, Kajari Nurul Anwar menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga.
Menurutnya, demokrasi hanya bisa tegak jika pengawas, penegak hukum, dan masyarakat sama-sama menjaga marwah pemilu.
“Penguatan kelembagaan bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata agar Boalemo bisa jadi contoh daerah dengan pemilu bersih dan adil,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tugas pengawasan pemilu bukan perkara mudah.
Tekanan politik, intervensi kekuasaan, hingga potensi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif bisa saja terjadi.
Karena itu, sinergi menjadi kunci agar tidak ada satu pun celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin merusak demokrasi.
Kegiatan ini juga membuka ruang diskusi bagi peserta untuk menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.
Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hingga perlunya dukungan teknologi untuk memperkuat sistem pengawasan.
Bawaslu Boalemo menegaskan, tanpa adanya peningkatan kapasitas kelembagaan, sulit bagi mereka untuk menjalankan peran secara optimal.
Apalagi, masyarakat kini semakin kritis dan menuntut transparansi dalam setiap tahapan pemilu.
Penguatan kelembagaan ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menekankan pentingnya membangun demokrasi substansial.
Artinya, demokrasi bukan hanya soal prosedur, tapi juga kualitas hasilnya.
Para peserta yang hadir mengakui bahwa sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi salah satu langkah strategis. Karena dalam banyak kasus, pelanggaran pemilu tidak berhenti di ranah administratif, tapi bisa masuk ke ranah pidana.
Di sinilah peran kejaksaan menjadi sangat vital.
Selain itu, kehadiran Kajari dalam forum ini juga dianggap sebagai sinyal kuat bahwa kejaksaan siap berdiri di garis depan bersama Bawaslu untuk menindak setiap bentuk kecurangan yang mencederai hak rakyat.
Suasana forum terlihat cair, meski diselimuti keseriusan. Peserta terlibat dalam dialog terbuka, bertukar pandangan, hingga menyusun langkah bersama yang lebih konkret.
Di akhir kegiatan, Bawaslu Boalemo menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga marwah demokrasi.
Mereka menyadari, tugas ini bukan hanya amanah undang-undang, melainkan juga tanggung jawab moral kepada rakyat Boalemo.
Kajari Boalemo pun menutup dengan pesan penting.
Ia berharap agar momentum penguatan kelembagaan ini tidak berhenti di acara seremonial, melainkan ditindaklanjuti dengan kerja nyata di lapangan.
“Pemilu yang bersih adalah pondasi dari pembangunan yang berkeadilan. Kalau pondasinya kuat, maka rumah besar bernama Indonesia juga akan kokoh,” ucapnya.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, publik menaruh harapan besar agar Bawaslu dan seluruh pihak terkait dapat benar-benar menjaga integritas pemilu.
Karena hanya dengan pemilu yang jujur dan adil, demokrasi di Boalemo bisa terus tumbuh dan memberi manfaat nyata bagi rakyatnya.
