Zonaaktual.id, Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo terus menunjukkan komitmen nyata dalam memperjuangkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Terbaru, komisi yang diketuai Mikson Yapanto itu melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta, Selasa (8/10/2025).
Kunjungan tersebut membahas secara mendalam pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan penguatan kelembagaan koperasi nelayan di Gorontalo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program ini menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Mikson Yapanto menegaskan bahwa Gorontalo siap menjadi salah satu daerah prioritas pelaksanaan program KNMP tahap pertama.
Ia menyampaikan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo telah menyiapkan lokasi dan dokumen pendukung sesuai arahan pemerintah pusat.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya soal pembangunan rumah nelayan, tapi juga tentang penguatan ekonomi pesisir yang berkelanjutan,” ujar Mikson kepada Zonaaktual.id.
Menurutnya, langkah DPRD ini merupakan upaya konkret untuk memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak hanya berhenti di proyek fisik, tetapi berdampak langsung pada peningkatan pendapatan nelayan.
Dalam pembahasan bersama KKP, Gorontalo menjadi salah satu provinsi yang dinilai siap mengikuti tahap awal pelaksanaan program pada tahun 2025.
Pemerintah daerah juga dinilai siap secara administratif dan kelembagaan dalam mendukung program ini.
“Boalemo memiliki kesiapan yang baik, baik dari segi lokasi maupun dukungan masyarakat. Ini menjadi salah satu alasan kami mendorong agar Boalemo bisa masuk dalam tahap awal pelaksanaan program KNMP,” jelas Mikson.
Ia menambahkan, di Kabupaten Boalemo sendiri, lokasi yang diusulkan meliputi Desa Pentadu Barat, Pentadu Timur, dan Bajo.
Ketiga desa tersebut dinilai memiliki karakteristik pesisir yang sesuai dengan target pemberdayaan nelayan.
Meski Boalemo menjadi fokus utama pembahasan, Mikson menegaskan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo telah menyiapkan lokasi calon penerima manfaat program.
Untuk Kota Gorontalo, program direncanakan menyasar kawasan Tanjung Kramat dan Leato Selatan.
Di Kabupaten Gorontalo, usulan datang dari Desa Bongo, Lamu, Langgula, dan Luluto.
Sementara Pohuwato mengajukan wilayah pesisir Pohuwato Timur dan Torosiaje.
Lalu Kabupaten Gorontalo Utara menyiapkan Desa Bulontio Barat, dan Bone Bolango mengusulkan Desa Huangobotu serta Olele.
“Seluruh daerah sudah menyatakan kesiapan. Sekarang tinggal kelengkapan dokumen lahan dan verifikasi teknis dari pusat. Karena itu, kami minta semua kabupaten segera menuntaskan administrasi sebelum batas akhir tanggal 10 Oktober,” tegas Mikson.
Pihak KKP sendiri menargetkan pembangunan 1.000 unit rumah nelayan untuk tahap kedua pada tahun 2026.
Gorontalo diharapkan bisa memperluas cakupan program dan menjadi salah satu provinsi dengan realisasi terbaik di kawasan timur Indonesia.
Mikson juga menyoroti pentingnya penguatan koperasi nelayan sebagai lembaga ekonomi yang berperan langsung dalam pengelolaan fasilitas dan bantuan pemerintah.
“Koperasi Merah Putih akan menjadi pengelola utama dalam pemberdayaan ekonomi nelayan. Kami ingin agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir, bukan hanya simbolis,” ucapnya.
Ia berharap dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan KKP, pelaksanaan KNMP di Gorontalo dapat berjalan efektif serta memberi dampak jangka panjang bagi kesejahteraan nelayan.
“Kami optimistis, dengan kesiapan Boalemo dan daerah lainnya, Gorontalo bisa menjadi contoh sukses dalam implementasi Kampung Nelayan Merah Putih di tingkat nasional,” tutup Mikson.
