Zonaaktual.id, Boalemo – Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, menegaskan pentingnya penegakan disiplin dan tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Penegasan tersebut disampaikan Rum Pagau saat memimpin apel kerja awal bulan di Alun-Alun Tilamuta, Senin (2/11/2026), yang diikuti jajaran ASN dan pejabat pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Bupati menyoroti adanya pegawai yang tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu, termasuk salah satu pegawai di Dinas Perikanan yang disebut telah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia meminta persoalan tersebut segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperkuat kedisiplinan dan memastikan setiap ASN menjalankan kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Rum Pagau juga mengingatkan bahwa pelanggaran disiplin kerja tidak hanya berdampak terhadap pegawai bersangkutan, tetapi turut membawa konsekuensi bagi keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
Terkait hak pegawai, Bupati menyampaikan bahwa penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan dibayarkan sebesar 100 persen dengan tetap diberlakukan pemotongan sebesar 2,5 persen.
Selain itu, ia meminta seluruh pejabat dan ASN yang memiliki temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera menyelesaikan kewajiban pengembalian sesuai batas waktu dan instruksi yang telah ditetapkan.
“Saya minta kepada Inspektorat segera menindaklanjuti agar temuan ini tidak berlarut-larut hingga harus diserahkan kepada pihak berwajib,” tegas Rum Pagau.
Pada kesempatan tersebut, Bupati turut memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Drg. Clara Gobel (RSCG), khususnya bagi pasien yang membutuhkan penanganan dalam kondisi darurat.
Ia meminta tenaga kesehatan mengedepankan pelayanan yang humanis dan responsif, tanpa langsung mendesak pasien untuk menunjukkan KTP maupun surat rujukan ketika berada dalam situasi darurat.
Rum Pagau juga menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memperluas pengawasan dan pemantauan secara berkala ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta kantor pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa hak-hak pegawai telah diberikan oleh pemerintah daerah sehingga harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab secara profesional.
Evaluasi kinerja, lanjutnya, akan terus dilakukan secara berkala terhadap pegawai yang dinilai belum menunjukkan kinerja optimal demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.








