Zonaaktual.id, Boalemo – Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Boalemo (AMMPB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo, Kamis (11/9/2025).
Aksi tersebut digelar untuk menuntut Kejaksaan segera menuntaskan kasus dugaan perjalanan dinas (Perdis) fiktif DPRD Boalemo periode 2020–2022 yang disebut-sebut merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Puluhan massa yang hadir terlihat membawa spanduk dan poster dengan tulisan-tulisan yang mengecam praktik dugaan korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorakan dan orasi silih berganti terdengar, menandai kekecewaan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Koordinator aksi, Sahril Tialo, menyampaikan bahwa Kejari Boalemo harus segera memanggil dan memeriksa pimpinan DPRD periode 2019–2024 yang dinilai bertanggung jawab.
“Tidak boleh ada yang kebal hukum. Siapapun yang terlibat harus diperiksa,” tegas Sahril.
Ia menegaskan, jabatan tidak bisa dijadikan alasan untuk lolos dari proses hukum.
Pejabat publik, kata dia, justru memiliki tanggung jawab moral lebih besar di mata masyarakat.
“Jika tidak diperiksa, publik bisa menilai ada praktik tebang pilih dalam penegakan hukum. Dan itu sangat mencederai rasa keadilan,” ujarnya dengan lantang.
Selain itu, Sahril juga menyinggung potensi kerugian negara.
Menurutnya, dana miliaran yang raib dari kasus ini seharusnya bisa dipakai untuk kepentingan rakyat Boalemo, seperti pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan.
“Uang itu seharusnya membantu anak-anak sekolah, memperbaiki layanan kesehatan, dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Sayangnya justru diduga diselewengkan,” tambahnya.
AMMPB menegaskan tidak akan berhenti di satu titik.
Mereka akan terus mengawal kasus ini hingga aparat hukum benar-benar menindak pihak-pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
“Puluhan orang di sini adalah simbol dari suara ribuan rakyat Boalemo yang menuntut keadilan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” seru Sahril disambut yel-yel solidaritas massa.
Aksi tersebut berlangsung aman dengan pengawalan aparat kepolisian.
Meski jumlah massa tidak banyak, semangat mereka tetap membara menuntut transparansi hukum.
Di sisi lain, Kepala Seksi Intelijen Kejari Boalemo, Muhamad Reza Rumondor, menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sejak awal pekan.
“Sejak Senin, kami sudah mulai memeriksa sejumlah pihak terkait perjalanan dinas DPRD Boalemo. Kami mulai dari sekretariat. Dalam kasus korupsi, kami harus hati-hati, berdasarkan bukti yang kuat,” jelas Reza di hadapan massa.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa pemeriksaan tidak berhenti di level staf.
“Siapapun yang terlibat, termasuk pimpinan DPRD periode 2019–2024, akan kami panggil,” tegasnya.
Pernyataan Kejari ini menjadi jawaban atas desakan puluhan massa AMMPB.
Kini, publik menunggu langkah nyata Kejaksaan untuk membuktikan komitmen dalam menegakkan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.
