POHUWATO, ZONAAKTUAL.ID – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, melayangkan peringatan keras kepada perusahaan sawit PT. Loka Indah Lestari (LIL) yang dinilai abai terhadap persoalan banjir tahunan di wilayah Lemito dan Popayato, Kabupaten Pohuwato.
Menurut Mikson, perusahaan tersebut hingga kini belum juga menunjukkan itikad baik untuk membantu penanganan banjir, padahal permintaan bantuan alat berat berupa eskavator sudah berulang kali disampaikan masyarakat dan pemerintah setempat.
“Perusahaan ini besar, punya alat dan sumber daya. Tapi giliran warga butuh bantuan, mereka diam saja. Harusnya mereka juga punya tanggung jawab sosial,” tegas Mikson kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengungkapkan, sejumlah sungai di wilayah terdampak mengalami sedimentasi parah yang menyebabkan banjir saat musim hujan.
Upaya pengerukan secara manual tak lagi memadai dan membutuhkan keterlibatan alat berat agar lebih efektif dan cepat.
Mikson mencontohkan kepedulian PT. Biomasa Jaya Abadi (BJA) yang meski tidak memiliki alat berat, namun sudah menyatakan siap membantu bahan bakar untuk operasional eskavator.
“PT. BJA sudah bersurat resmi untuk bantu BBM. Ini bentuk kepedulian nyata. Sementara PT. LIL yang punya alat, malah tidak bergerak,” sindir Mikson.
Lebih lanjut, Mikson menekankan bahwa permasalahan banjir bukan hanya soal luapan air, tapi berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi warga, termasuk di sektor pertanian.
Ia juga menyoroti irigasi pertanian di Kecamatan Molosipat yang kini tersumbat sedimentasi.
Tanpa alat berat, normalisasi aliran air sulit dilakukan dan berpotensi menurunkan produktivitas pertanian warga.
“Ini bukan cuma soal banjir, tapi juga menyangkut pangan. Petani butuh air, dan irigasi mereka sudah mampet,” jelasnya.
Komisi II DPRD, kata Mikson, akan terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Pohuwato.
Bila PT. LIL terus mengabaikan permintaan warga, DPRD siap mengambil langkah tegas.
“Kalau perlu kita bahas evaluasi izin operasional mereka dalam rapat DPRD. Jangan hanya tahu produksi sawit, tapi pura-pura tidak tahu penderitaan warga,” tegas Mikson.
Ia menyatakan, langkah ini sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat yang selama ini merasa dibiarkan menghadapi bencana tahunan tanpa dukungan dari pelaku industri yang beroperasi di daerah mereka.
